Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), yang terdiri atas penerimaan pemerintah diantaranya berupa pajak
atau Tax (T) dan pengeluaran
pemerintah yang terdiri Government
Expenditure (G) dan Government Transfer (Tr).
Pengeluaran
pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan
pendapatn nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa ; Y = C + I +
G + (X-M) , yang dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y
melambangkan pendapatan nasional dan mencerminkan penawaran agregate. Sedangkan
variabel ruas kanan G melambangkan pengeluaran pemerintah (goverment expenditures). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y,
serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar
kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregate, dengan
itu pula adapat dianalisis seberapa penting peran pemerintah dalam perekonomian
nasional (Dumairy, 1996:157).
Identitas
keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + (X-M) merupakan sumber
legitimasi pandangan kaum Keynesian
akan relevansi campur tangan pemerintah dalam pereknomian. Dari model umum
pendapatan nasional dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran
pemerintah akan menaikan (menurunkan) pendapatan nasional. Pengamatan empiris Adolph Wagner terhadap negara-negara
Eropa, Amerika Serikat, Jepang pada abad ke-19 menunjukan bahwa aktivitas
pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Hal ini diukur dari
perbandingan pengeluaran pemerinah terhadap produk nasional. Temuan ini yang
akhirnya dinamakan Law of Growing Public
Expenditures (hukum pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat) yang
sejalan dengan hukum Wagner (Dumairy, 1996:161).
Hukun
pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat digambarkan dengan model umum
yaitu sebagai berikut:
dimana :
GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita.
YpC : Produk
atau pendapatan nasional per kapita.
t : Indeks
waktu.
Menurut
Wagner terdapat lima hal yang menyebebakan pengeluaan pemerintah selalu
meningkat. Kelima penyebab itu adalah tuntutan peningkatan perlindungan
keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi
yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan
ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Hal ini
dapat dilihat dari bambar berikut (Dumairy, 1996:161) :
Adanya
pengeluaran pemerintah (G) dalam perekonomian akan memperbesar
pengeluaran Aggregat Demand. Sebelum
ada G, nilai AD merupakan nilai C+I. Tetapi setelah ada G, nilai AD berubah
menjadi C + I + G. Pertambahan G dalam perekonomian dapat menaikkan output atau
produksi nasional (Y). Kenaikan Y akibat dari kenaikan G dapat terjadi melalui
proses multiplier government expenditure
(Murni, 2009:84).
Multiplier Government Expenditure merupakan
konsep yang menggambarkan terjadinya kenaikan PN secara berlipat ganda sebagai
akibat G bertambah. Pada prinsipnya proses multiplier government sama dengan multiplier investment, demikian pula
efeknya terhadap pendapatan nasional. Model umum Multiplier Government Expenditure digambarkan sebagai berikut :
Dimana :
kG = koefisien multiplier G
MPC = marginal propencity to consume
Selanjutnya
untuk mempengaruhi berapa besar kenaikan PN (AG) sebagai akibat
(kenaikan) pengeluaran pemerintah AG dapat ditentukan melalui rumus berikut (Murni, 2009:84) :
Besarnya peranan pemerintah dalam perekonomian
adalah karena banyak terjadi kegagalan pasar yang disebabkan perkembangan
ekonomi itu sendiri serta terjadinya kasus eksternalitas
negatif, misalnya pencemaran lingkungan, yang menuntun pemerintah untuk
mengatasinya.
