Tugas Karya Ilmiah
Bahasa Indonesia
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena
berkat rahmat-Nya penulis bisa
menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Kebijakan
Fiskal Dan Moneter. Karya ilmiah ini diajukan
guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia.
Pada keempatan ini
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu sehingga karya ilmiah ini dapat
diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis nyadari
bahwa karya ilmiah ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
saya harapkan demi sempurnanya karya ilmiah ini.
Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan
informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan
peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Palu , 16 Juni 2012
penulis
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ABSTRAK
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalahan
C. Tujuan Pembahasan
BAB II.
KAJIANPUSTAKA
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A.
Pendekatan dan Jenis Penelitian
B.
Pengumpulan
data
BAB IV. PAPARAN DATA DAN
PEMBAHASAN
BAB V. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
Abstrak
Kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing –
masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua
variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment
expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP,
inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor
– sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor
pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini
memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan
pengeluaran.
·
Jenis – Jenis Kebijakan Anggaran /
Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget)
/ Kebijakan Fiskal Ekspansif
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget)
/ Kebijakan Fiskal Kontraktif
3. Anggaran Berimbang (Balanced
Budget)
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
·
Jenis-jenis kebijakan moneter
a) Inflasi penargetan.
b) Harga Penargetan Tingkat
c) Agregat Moneter
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive
Policy Adalah
suatu kebijakan dalam rangka menambah
jumlah uang yang beedar.
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive
Policy Adalah
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga
dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).Kebijakan moneter dapat
dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open
Market Operation)
2. Fasilitas Diskonto (Discount
Rate)
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio)
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing –
masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua
variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment
expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP,
inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor
– sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor
pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini
memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan
pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan
semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat
dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia
terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah
menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang
sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan
moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan
fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com)
negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini
sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari
produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara
teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam
pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama
di negara berkembang.
B. Rumusan
masalah
Dari latar belakang di atas dapat di
buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
- Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
- Definisi kebijakan moneter
- Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter
C.Tujuan Pembahasan
- Agar lebih memahami definisi dari kebijakan fiskal
- Agar lebih memahami tentang kebijakan moneter
- Serta mempermudah pembaca memahami hubungan kebijakan fiskal dan moneter
BAB II. KAJIANPUSTAKA
Kebijakan
Fiskal adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam
mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya
peningkatan output keseimbangan
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A.
Pendekatan dan
Jenis Penelitian
Dalam
penulisan makalah ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan yang
dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan serta dengan cara menelaah buku-buku, artikel, dan
internet yang berhubungan dengan perencananaan pembangunan terkait penataan
hukum nasional.
B.Pengumpulan
data
Sedangkan alat pengumpulan data pada
penulisan makalah ini adalah studi dokumen, sebagaimana alat pengumpul data
pada penelitian kepustakaan pada umumnya. Alat pengumpulan data ini berupa
pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data
sekunder sebagai berikut:
1.
Sumber primer (primary sources)
Dokumen yang berisi pengetahuan
ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. Yakni: Buku, makalah,
artikel dan peraturan perundang-undangan.
2.
Sumber sekunder (secondary sources)
Dokumen yang berisi informasi
tentang bahan pustaka (sumber) primer. Yakni: bahan-bahan referensi
(acuan/rujukan).
BAB III
POKOK PEMBAHASAN
A .Definisi
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh
oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini
mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja
pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga
melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk
konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga,
dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga
menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji,
bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional
adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki
hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan
keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga.
Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada
pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan
dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang
maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang
berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah
tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan
Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan Pemerintah
membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada
sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga
adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah
tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor
produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau
pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan
kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional
mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat
dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta
kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
·
Kebijakan Anggaran / Politik
Anggaran :
1. Anggaran
Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan
ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran
Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi
yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan
permintaan.
3. Anggaran
Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan
memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
B. Definisi Kebijakan Moneter
(monetary policy)
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di
mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol
suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga
untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara
tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa
dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat
untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai
kebijakan gol).
Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat
kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus
percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang
sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat
tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi
tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan
meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen (
demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ),
sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika pengumuman seorang pembuat
kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak
akan memiliki efek yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta
mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi
kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output
ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen
swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para pembuat kebijakan
memiliki insentif ini.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai
cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan
target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu,
agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan
independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target
(misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk
meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan.
Reputasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi
gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen.
Bahkan para ahli telah berpendapat bahwa untuk
mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan
kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus
memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada
rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat
pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa
pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan
dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang
didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin
kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan
untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas
sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral
janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan
besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada
di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu,
kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka mendukung
satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar mendukung lain.
1 .Jenis-jenis
kebijakan moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan
semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi
jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan
membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi
pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang
dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan
fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh
otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar
lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
d)
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan
target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti
Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini
dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target.
Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank
meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung
pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau
sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu
tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku
bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku
bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan
terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi
dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang
ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut
aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan
dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B.
Taylor dari Universitas Stanford .
e)
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip
dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas
atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada
tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari
waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang
masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang
terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan
dalam tahun berjalan dan masa depan.
f)
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara
menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah
uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari
uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan
moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed.
Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara
kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain,
pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
1.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada
mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat
nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs
tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah
atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli
atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang
dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk
mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah
band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter
campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan
nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat
tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan band-band di
mana band-band yang diatur ke nol.)
Di bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu
dewan mata uang setiap unit mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang
asing (mengoreksi nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal
tidak akan mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan
segala kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang
ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.
Dalam dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS,
maka istilah “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran,
baik secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat
terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata uang
lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan
inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
a) Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beedar.
b) Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah
uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy).
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan
instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government
securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli
surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar
berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau
singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat
Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan
jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank
umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke
bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4. Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam
mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar
bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di
lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk
mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan
tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
C.Hubungan
Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman
kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar
surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi
rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat.
Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran
agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan
menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa
ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan
balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat
dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar
uang serta pasar surat berharga.
BAB III
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat
penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk
menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan
kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang
lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran
daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran,
pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
DAFTAR PUSTAKA
·
Heyne, PT,
Boettke, PJ, Prychitko, DL (2002): Jalan
Ekonomi Berpikir (10 red). Prentice Hall.
·
Larch, M.
dan J. Nogueira Martins (2009): Kebijakan
Fiskal Membuat di Uni Eropa – Sebuah
Kajian Praktek dan Tantangan kini. Routledge.
·
”Kebijakan Moneter” . Federal Reserve
Board. 3 Januari .
·
” BM
Friedman , “Kebijakan Moneter,”
Abstrak. . ” Ensiklopedi Internasional & Perilaku Ilmu Sosial . 2001. hal
9976-9984.
·
Rogoff,
Kenneth , 1985. “Komitmen optimal ke
Target Moneter Intermediate”, Quarterly Journal of Economics 100, hal
1169-1189
·
Forder,
James (Desember 2004). “” Kredibilitas
“dalam Konteks: Apakah Bankers Tengah
dan ekonom Interpretasikan Jangka Waktu Berbeda”? (pdf). Econ Jurnal .
·
”Bank of
England didirikan 1694″ . BBC. 31 Maret .
No comments:
Post a Comment